Surabaya, wartapoint — Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP), yang merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin (1/6/2026). Bertempat di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Wuni No. 9, Surabaya, raker ini secara khusus menyoroti arah kebijakan pembangunan kota serta strategi penguatan kader di kancah politik nasional.
Ketua LHKP Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyatakan bahwa raker yang digelar setahun sekali ini menjadi momentum penting untuk mengaktualisasikan program kerja menjadi aksi nyata.
“Semoga Rapat Kerja ini menghasilkan program-program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya. Rapat kerja ini diadakan setahun sekali untuk mengaktualisasikan program jadi kenyataan,” ujar Zuhrotul, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PAN.
Menjadi Jembatan Kaum Lemah
Sebagai wadah yang memosisikan diri sebagai “otak” Muhammadiyah di bidang kajian pemikiran, politik, dan advokasi publik, LHKP berkomitmen untuk terus menjadi jembatan perjuangan bagi masyarakat prasejahtera.
Wakil Ketua PDM Kota Surabaya yang membidangi Politik, M. Arif AN, S.H., M.H., menekankan pentingnya peran aktif LHKP dalam mengawal isu-isu krusial di Kota Pahlawan. Menurutnya, aspek keadilan sosial, lingkungan, tata kota, perlindungan buruh, hingga penguatan UMKM, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi perhatian serius.
Arif juga menyoroti beberapa persoalan infrastruktur kota yang masih dikeluhkan oleh masyarakat hingga saat ini. “Masih adanya banjir dan jalan yang berlubang masih dirasakan warga,” kata Arif, mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan Surabaya.
Menjawab Tantangan “Ongkos Politik” yang Mahal
Selain fokus pada isu domestik kota, raker ini juga membahas agenda strategis jangka panjang, yakni penyiapan kader untuk mengisi pos-pos strategis di ranah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. LHKP diharapkan mampu mencetak kader yang memiliki ide dan gagasan besar untuk bangsa dan negara.
Tantangan mengenai tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi saat ini turut menjadi sorotan. Ketua LHKP Jawa Timur, Dr. Mukayat—yang baru saja menggantikan posisi almarhum M. Mirdasy, S.I.P.—menegaskan bahwa faktor finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi kader Muhammadiyah untuk berkiprah di arena kebangsaan.
”Harga demokrasi yang mahal, ongkos politik yang semakin tinggi, jangan menjadi halangan kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Saatnya inventarisasi dan distribusi kader di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif,” tegas Mukayat.
Sebagai langkah konkret, LHKP akan fokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu program unggulan yang akan digalakkan adalah melalui Sekolah Kebangsaan serta program-program edukasi politik lainnya.
Melalui pelaksanaan Raker 2026 ini, LHKP Muhammadiyah Kota Surabaya berharap seluruh program kerja yang telah dirumuskan dapat terwujud dengan baik demi kemaslahatan umat dan warga kota. (El-Hakim)
