Surabaya, wartapoint — Keterlibatan perempuan dalam panggung politik nasional tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan kuota atau sekadar mengejar angka keterwakilan. Lebih dari itu, kader perempuan dituntut memiliki kapasitas, keberanian, jejaring yang luas, serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu masyarakat agar mampu memengaruhi perumusan kebijakan publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh dr. Zuhrotul Mar’ah, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Sekretaris DPD PAN Surabaya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Politik Perempuan yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Amaris Hotel Darmo, Surabaya, Sabtu (26/9/2026).
Menjawab Tantangan Struktur dan Budaya Politik
Dalam pemaparannya, dokter Zuhro menyoroti berbagai hambatan dan tantangan yang masih kerap membayangi langkah perempuan saat terjun ke dunia politik—baik dari segi struktur, budaya, maupun pandangan sosial.
“Politik biaya tinggi, akses modal kampanye yang tidak setara. Ini tantangan dalam struktur politik kita,” ujarnya.
Selain persoalan finansial, ia juga mengkritisi penempatan calon legislatif (caleg) perempuan yang kerap tidak ditempatkan di nomor urut atau posisi strategis, serta masih terbatasnya akses informasi mengenai mekanisme politik. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan terus meningkatkan kapasitas diri. Perempuan politik harus menguasai regulasi, memahami kebijakan publik, terampil berkomunikasi, dan memiliki keberanian dalam mengawal aspirasi warga.
Perempuan dan Isu Pelayanan Publik
Dokter Zuhro menambahkan bahwa, hadirnya perspektif perempuan di ruang legislatif sangat krusial, terutama dalam mengawal kebijakan pelayanan publik. Sebagai figur yang dekat dengan peran pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga, perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak ketika pelayanan publik tidak berjalan optimal.
“Perempuan adalah yang paling terdampak dalam banyak aspek. Entah itu sebagai ibu, pengasuh, dan pengelola rumah tangga. Kalau kita tidak masuk ke ruang kebijakan, urusan mendasar masyarakat bawah sering terabaikan,” tegasnya.
Isu-isu strategis seperti kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan berkualitas, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga penguatan ekonomi keluarga menjadi poin-poin utama yang harus terus dikawal oleh legislator perempuan.
Modal Sosial dan Penguatan Kapasitas
Guna memperkuat peran tersebut, ia mendorong kader perempuan untuk memanfaatkan pengalaman berorganisasi di tingkat akar rumput—seperti komunitas, majelis taklim, dan organisasi kemasyarakatan—sebagai modal sosial yang konkret. Selain itu, pemanfaatan media digital secara bijak dan bertanggung jawab juga dapat menjadi media ampuh untuk menyuarakan gagasan serta membangun jejaring.
Kegiatan Sekolah Politik Perempuan LHKP PWM Jatim yang berlangsung pada 26–27 September 2026 ini dinilainya sebagai langkah strategis dalam menggembleng kepemimpinan, integritas, dan pengetahuan kader perempuan Muhammadiyah.
“Perempuan harus berani hadir, belajar, dan ikut menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada formalitas keterwakilan, tetapi harus mampu menghadirkan suara nyata masyarakat dalam proses perumusan kebijakan,” pungkasnya. (yup)
