
Oleh ABUDIN ROBBANI
Sebuah bangsa jarang tumbang semata-mata karena kekurangan orang pintar. Kerap kali, masalahnya justru muncul ketika kecerdasan dipakai untuk merasionalisasi kepentingan, bukan untuk membela kebenaran.
Di tengah dinamika politik, polemik penegakan hukum, persoalan korupsi, dan tuntutan kesejahteraan rakyat, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan benar-benar dijalankan sebagai pengabdian, atau justru berubah menjadi arena perebutan kepentingan?
Angka-angka survei memberi peringatan nyata. Catatan Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2026 menunjukkan 58 persen responden masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Di sisi lain, pemberantasan korupsi tetap menjadi sorotan mendesak publik. Capaian pembangunan jelas tidak bisa hanya dibaca lewat statistik pertumbuhan; ia menuntut keadilan dan kesejahteraan yang sungguh dirasakan warga.
Persoalan ini tidak berhenti pada urusan ekonomi dan tata kelola politik, melainkan menyentuh soal moral dan arah hidup. Dalam tradisi Islam, ketegangan mendasar itu tergambar jelas melalui pertentangan antara jalan yang lurus (shiratal mustaqim) dan jalan hawa nafsu.
Ketika Kepentingan Mengalahkan Kebenaran
Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Jatsiyah ayat 23 mengingatkan bahaya menjadikan hawa nafsu sebagai rujukan tertinggi. Ketika dorongan pribadi diangkat menjadi ukuran benar dan salah, integritas mudah tergeser.
Dalam praktik berbangsa, hawa nafsu bisa mengambil banyak rupa: ambisi kekuasaan, politik transaksional, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, loyalitas buta, hingga pembenaran atas ketidakadilan. Jika kepentingan melampaui integritas, hukum berisiko dijadikan instrumen. Jika loyalitas melampaui kebenaran, kritik diperlakukan sebagai ancaman. Jika jabatan lebih dicintai daripada amanah, warga hanya menjadi objek kalkulasi politik.
Tantangannya kian pelik karena kepentingan sempit kerap dibungkus simbol agama, nasionalisme, atau bahasa perubahan. Di permukaan tampak membela kepentingan umum, padahal yang diperjuangkan adalah keuntungan diri atau kelompok. Karena itu, kebenaran tidak boleh tunduk pada siapa yang berkuasa atau siapa yang diuntungkan; ia harus bertumpu pada prinsip keadilan dan amanah.
Jalan Prinsip, Bukan Kompromi
Surah Al-An’am ayat 153 menegaskan seruan untuk meniti jalan yang lurus dan tidak tercerai-berai mengikuti jalan-jalan lain. Bagi seorang Muslim, shiratal mustaqim bukan sekadar lafal yang berulang dalam shalat, melainkan kompas moral dalam bersikap dan mengambil keputusan.
Menempuh jalan prinsip berarti berani adil bahkan terhadap kelompok sendiri, jujur meski berisiko kehilangan posisi, dan mengakui kekeliruan sekalipun mengganggu citra. Sebaliknya, jalan hawa nafsu menawarkan jalan pintas: yang utama menang, bertahan di lingkar kuasa, dan mengamankan kepentingan kelompok.
Dalam konteks kehidupan publik, kritik terhadap kekuasaan menjadi bagian penting dari demokrasi. Kemenangan elektoral tidak otomatis identik dengan kebenaran, mayoritas tidak selalu sama dengan keadilan, dan stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan kontrol publik. Kekuatan sebuah negara justru tampak dari keberaniannya berbenah ketika dikritik.
Krisis Kompas Moral
Capaian pembangunan tentu perlu diapresiasi, tetapi kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas kelembagaan. Data Survei Penilaian Integritas KPK 2025 yang dirujuk dalam analisis tata kelola ekonomi pada November 2026 mencatat skor indeks integritas nasional 72,32, yang masih berada pada kategori rentan. Artinya, pembenahan integritas dan pemberantasan korupsi masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar cakap berkomunikasi atau populer, melainkan juga berintegritas, berani secara moral, dan mampu mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi (no. 2459), kecerdasan digambarkan sebagai kemampuan mengoreksi diri dan menyiapkan bekal setelah kematian—bukan kepiawaian mencari pembenaran.
Tanggung jawab moral ini berlaku lintas peran. Pemimpin perlu terus mengoreksi penggunaan kuasa, pejabat mempertanggungjawabkan amanah, penegak hukum menjaga independensi, masyarakat bersikap kritis dan jernih, sementara tokoh agama menjaga jarak kritis agar kebenaran tidak ditukar dengan kedekatan pada kekuasaan.
Menjaga Arah Langkah
Doa memohon petunjuk jalan lurus yang dipanjatkan berulang kali dalam shalat semestinya menjelma menjadi laku keseharian. Jangan sampai seruan tentang kebenaran beriringan dengan kompromi terhadap kebatilan, atau retorika keadilan berjalan berdampingan dengan praktik diskriminasi.
Pembangunan fisik dan stabilitas politik memang penting, tetapi ketahanan bangsa juga sangat ditentukan oleh karakter, integritas kepemimpinan, supremasi hukum, dan keberanian moral. Krisis yang paling mengkhawatirkan bukan hanya ketika kesejahteraan tersendat, melainkan ketika pemegang amanah kehilangan kompas moral sambil tetap meyakini dirinya berada di jalur yang benar.
Kekuasaan pada akhirnya akan berlalu, jabatan akan berganti, dan pencitraan akan memudar. Namun, pertanggungjawaban atas setiap amanah dan keputusan akan selalu menyertai. Jangan sampai lisan terus meminta jalan yang lurus, sementara langkah hidup justru dikendalikan oleh hawa nafsu.
Abudin Robbani, Direktur Ummul Quro Institute





