
Oleh: Imam Hidayat
Guru SMA Muhammadiyah 1 Surabaya
Memasuki usia ke-114 tahun, Muhammadiyah kian menegaskan posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mandiri, mapan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Capaian monumental ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan buah dari dua pilar penyangga utama yang terus dirawat secara konsisten: kaderisasi yang terstruktur serta tata kelola organisasi yang bertumpu pada prinsip kolektivitas.
Secara filosofis dan yuridis, Muhammadiyah berbentuk “persyarikatan” yang berakar dari kata syirkah. Sebagaimana kerap ditekankan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, makna syirkah mengisyaratkan sebuah himpunan orang-orang yang berhimpun menjadi satu untuk selalu bermufakat semufakat mungkin. Di dalamnya terkandung spirit badzlul juhdi—berusaha sungguh-sungguh mencari titik temu di tengah keragaman pandangan guna menggerakkan roda organisasi secara bersama-sama.
Dalam tradisi struktural Muhammadiyah, setiap pengambilan keputusan strategis senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat, bukan kehendak personal. Persyarikatan ini tidak mengenal ruang bagi pengultusan individu. Muhammadiyah lahir dari umat, dikelola oleh umat, dan didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.
Prinsip keikhlasan menjadi etika dasar dalam berorganisasi: siapa pun yang masuk berkhidmat tidak dibebani kewajiban finansial yang memberatkan, dan sebaliknya, siapa pun yang kelak meninggalkan struktur kepengurusan pantang membawa pulang aset persyarikatan untuk kepentingan pribadi.
Kesadaran kolektif yang dilandasi keikhlasan inilah yang membuat Muhammadiyah tumbuh melesat serta disegani hingga ke tingkat global. Kemandirian tersebut tercermin nyata dari kekuatan aset dan jejaring amal usahanya.
Saat ini, kekayaan persyarikatan tercatat mencapai sekitar Rp464,6 triliun (setara 27,96 miliar dollar AS) yang mayoritas berupa aset fisik dan amal usaha. Muhammadiyah mengelola lebih dari 214,7 juta meter persegi tanah wakaf di 20.465 lokasi, 163–172 perguruan tinggi, lebih dari 5.000 sekolah dan madrasah, 440 pesantren, 122–142 rumah sakit, 231 klinik, serta lebih dari 1.000 amal usaha sosial seperti panti asuhan.
Namun, kekayaan aset fisik sebesar apa pun akan rapuh tanpa ditopang sumber daya manusia yang tangguh. Kunci keberlangsungan aset-aset tersebut terletak pada proses pembinaan dan penguatan kader hingga ke tingkat akar rumput di ranting dan perkampungan. Evaluasi serta pendampingan berjenjang mutlak dilakukan secara berkala.
Pengalaman di lapangan membuktikan, tidak sedikit aset atau amal usaha yang terbengkalai—bahkan berpindah tangan—akibat terputusnya estafet kader pengelola di tingkat lokal. Oleh sebab itu, kader Muhammadiyah hari ini tidak cukup hanya berperan sebagai penjaga status quo. Dibutuhkan kader-kader yang berjiwa pembaru, kreatif, dan berani melakukan terobosan sesuai tuntutan zaman demi memperluas manfaat bagi umat.
Di sisi lain, kekuatan Muhammadiyah juga bertumpu pada kultur kolektivitas yang solid. Garis koordinasi dan kebijakan dari pimpinan pusat dapat mengalir teratur dan dijalankan secara serempak hingga ke tingkat ranting. Di dalam persyarikatan, tidak ada keuntungan yang diklaim sebagai milik perorangan, sebagaimana tidak ada persoalan organisasi yang dibiarkan dipikul sendirian. Semua elemen turun tangan memikul tanggung jawab secara bersama-sama.
Kematangan sistem kaderisasi dan budaya kolektif inilah yang membuat negara menaruh penghormatan tinggi terhadap Muhammadiyah. Tidak terhitung kader-kader terbaik persyarikatan yang dipercaya mengemban amanah strategis dalam pemerintahan maupun ruang-ruang kebangsaan.
Pada akhirnya, merawat Muhammadiyah di usia yang ke-114 berarti terus menghidupkan api kaderisasi dan menjaga marwah kolektivitas. Selama kedua pilar ini tegak berdiri, persyarikatan akan tetap kokoh menjadi suluh peradaban yang mencerahkan umat, bangsa, dan kemanusiaan.





