Surabaya, wartapoint – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dr. Hj. Zuhrotul Mar’ah Lailatusholichah, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian khusus kepada warga yang rumahnya terdampak proyek normalisasi sungai di kawasan Tambak Asri Dahlia Raya.
Sikap tegas tersebut disampaikan dokter Zuhro saat menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Tahun Sidang III Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026 di Balai RT 32/RW 06, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi tempat tinggal mereka pascapengerjaan proyek. Sejumlah bagian bangunan rumah warga terpaksa dipapras atau dibongkar demi menunjang kelancaran pembangunan. Namun, sebagian bangunan yang terdampak belum difungsikan kembali, sehingga menjadi beban berat bagi warga, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah.
Dokter Zuhro menggarisbawahi bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya dalam menata kota dan menanggulangi banjir melalui normalisasi sungai. Meski demikian, dampak sosial yang dialami warga terdampak langsung tidak boleh diabaikan.
“Kalau warga yang mampu mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi bagi warga kurang mampu, kondisi rumah yang dibongkar dan belum dikembalikan seperti semula tentu menjadi beban tersendiri,” ujarnya.
Dorong Skema Dana Kerahiman
Guna meringankan beban masyarakat, legislator dari PAN ini mendorong Pemkot Surabaya mengkaji skema bantuan sosial atau dana kerahiman bagi warga kurang mampu yang rumahnya terimbas penataan. Bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan melalui mekanisme anggaran yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin sama-sama enak. Kotanya dibangun dengan bagus, tetapi masyarakatnya juga jangan kemudian dilupakan. Saya mencoba mengetuk hati pemerintah kota supaya warga, terutama yang tidak mampu, bisa mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga di kawasan Tambak Asri Dahlia Raya telah puluhan tahun bermukim di lokasi tersebut. Bahkan, sebagian di antaranya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun status legalitas lahannya masih memerlukan kejelasan lebih lanjut dari otoritas terkait.
“Bagaimanapun juga, warga sudah lama menempati wilayah tersebut. Jika ada dampak langsung dari normalisasi sungai, sudah sewajarnya ada perhatian bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Aspirasi Pengadaan Alat Kesehatan Posga
Selain masalah pemukiman dan penataan sungai, reses tersebut juga menjaring aspirasi warga terkait pemenuhan fasilitas kesehatan dasar di tingkat RT/RW. Warga mengusulkan adanya kelengkapan alat kesehatan untuk menunjang operasional Posga Keluarga.
Dokter Zuhro menilai, peran Kader Surabaya Hebat (KSH) sangat krusial sebagai garda terdepan dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana medis dasar menjadi syarat mutlak agar pelayanan kesehatan preventif berjalan optimal.
Meski sejumlah posyandu telah dilengkapi tensimeter, timbangan, serta pengukur tinggi badan, warga berharap Pemkot Surabaya dapat menambah pengadaan alat tes kadar gula darah.
“Kalau suatu program sudah berjalan, tentunya harus didukung dengan peralatan penunjang. Ibarat pasukan di lapangan, mereka harus diberi senjata yang memadai,” selorohnya.
Menurutnya, penggunaan alat cek gula darah terbilang praktis dan efektif untuk deteksi dini penyakit tidak menular di tengah masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya pendampingan serta edukasi medis agar warga paham batas normal kadar gula darah dan tahu kapan harus melakukan rujukan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
“Alatnya relatif terjangkau dan mudah digunakan. Tinggal kita berikan edukasi mengenai batas kadar gula darah yang normal, mana yang perlu diwaspadai, serta langkah penanganan selanjutnya,” pungkas legislator Komisi D tersebut. (yupan)
