Oleh: Nafya Firsti Raihannia
(Mahasiswa Semester 1 Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awalnya dihadirkan dengan cita-cita mulia: meningkatkan taraf gizi, kesehatan, dan kualitas tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi. Program yang digadang-gadang menyehatkan generasi penerus bangsa ini terancam terjebak dalam lingkaran setan akibat maraknya kasus keracunan makanan yang terus berulang.
Pola yang terjadi terkesan klise dan berulang. Setiap kali jatuh korban di lingkungan sekolah, pemberitaan media memuncak, gelombang keprihatinan publik membesar, otoritas terkait menyampaikan permohonan maaf, lalu diakhiri dengan pengumuman janji pembenahan. Sayangnya, selang beberapa waktu kemudian, kasus serupa kembali memakan korban. Berdasarkan data monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) periode 2025 hingga awal Agustus 2026, tercatat setidaknya 40.759 anak menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Angka yang teramat fantastis ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata anak-anak yang menderita pusing, mual, hingga harus mendapatkan penanganan medis darurat.
Rentetan Janji dan Celah Implementasi
Sebagai respons atas berulangnya insiden tersebut, pemerintah meluncurkan sederet komitmen perbaikan. Langkah-langkah pengetatan diumumkan, mulai dari kewajiban Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasangan kamera pengawas (CCTV), penyediaan sarana sistem rantai dingin (cold chain), hingga skema penutupan operasional bagi dapur penyedia yang terbukti bermasalah. Dari sisi penganggaran dan kelembagaan, pemerintah juga merestrukturisasi alokasi dana berbasis jumlah porsi serta memperkuat pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Kendati demikian, masalah mendasar tidak terletak pada ketiadaan regulasi atau kurangnya rencana pembenahan di atas kertas. Persoalan utama berada pada konsistensi dan ketegasan pengawasan di tingkat tapak. Evaluasi dari BGN sendiri menunjukkan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen kasus keracunan dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelanggaran teknis seperti waktu penyiapan makanan yang terlalu dini, kelalaian menjaga batas suhu penyimpanan, serta durasi distribusi yang melebihi batas aman menjadi penyebab utama berkembangnya kontaminasi mikroorganisme berbahaya.
Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi dan instruksi tertulis akan kehilangan tujuannya apabila pengawasan lapangan hanya bersifat formalitas dan baru bergerak responsif setelah timbul masalah.
Dampak Psikologis dan Erosi Kepercayaan
Dampak dari keracunan masal ini tidak berhenti pada gangguan fisik atau kehilangan waktu belajar anak di sekolah. Dari sudut pandang psikologis, rentannya keselamatan makanan di lingkungan sekolah dapat memicu rasa cemas (anxiety) dan rasa tidak aman (insecurity), baik pada diri anak maupun orang tua.
Sekolah dan program pemerintah yang seharusnya menjadi ruang aman (safe space) untuk belajar dan tumbuh justru mendatangkan trauma tersendiri bagi anak-anak yang pernah mengalami kesakitan akibat makanan yang mereka konsumsi. Di sisi lain, para orang tua dihadapkan pada dilema dan erosi kepercayaan terhadap efektivitas serta keamanan program pemerintah. Keberhasilan suatu program pelayanan publik tidak bisa diukur semata-mata dari kuantitas dan cakupan porsi yang terdistribusi, melainkan dari keterjaminan keselamatan para penerima manfaatnya.
Menguji Orientasi Kemanusiaan dalam Kebijakan
Fenomena keracunan yang berulang ini pada dasarnya menguji sejauh mana nilai-nilai dasar negara ditransformasikan ke dalam kebijakan publik. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut penempatan perlindungan jiwa dan martabat manusia—khususnya anak-anak—sebagai prioritas utama di atas kalkulasi administratif. Sementara itu, Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan bahwa setiap anak berhak menerima hak atas gizi yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga aman secara kualitas.
Pancasila dan retorika pembenahan sistemik tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Pemerintah melalui BGN, dinas kesehatan, puskesmas, serta pemerintah daerah dituntut memperketat pengawasan lintas sektor dan menindak tegas setiap bentuk kelalaian prosedur tanpa kompromi. Keselamatan anak-anak Indonesia adalah investasi masa depan bangsa yang tidak boleh dipertaruhkan oleh kelalaian tata kelola yang berulang.
