Perjalanan lebih dari satu abad Muhammadiyah telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar organisasi keagamaan biasa. Dengan jaringan amal usaha yang luas, institusi pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengaruh sosial-kebangsaan yang masif, Muhammadiyah telah menjelma menjadi salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Namun, di balik megahnya aset dan luasnya pengaruh tersebut, tersimpan sebuah tantangan laten yang kian hari kian kompleks: menjaga independensi Persyarikatan.
Dalam artikelnya yang mendalam, Dr. Risman Muchtar mengingatkan bahwa independensi bukanlah sekadar sikap netral dari partai politik. Lebih dari itu, independensi adalah kehormatan, kedaulatan ideologi, dan harga diri gerakan. Ketika pengaruh sosial dan ekonomi Muhammadiyah semakin besar, godaan eksternal—mulai dari tarikan magnet kekuasaan, kepentingan finansial, hingga pragmatisme kepemimpinan—cenderung semakin kuat mendekat. Di sinilah relevansi esai tersebut untuk direnungkan kembali oleh seluruh warga dan pimpinan Persyarikatan.
Memahami Batas Tipis Antara Kemitraan dan Subordinasi
Salah satu kesalahan persepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa menjaga independensi berarti mengisolasi diri dari kehidupan bernegara. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menjadi organisasi yang apolitis. Melalui Khittah Denpasar 2002 dan berbagai khittah historis lainnya, Muhammadiyah telah meletakkan garis perjuangan yang jelas: menjalankan peran politik kebangsaan sebagai kekuatan moral (moral force), bukan sebagai partai politik atau organisasi yang berorientasi merebut kekuasaan praktis.
Hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan harus diletakkan dalam koridor prinsip yang proporsional: kemitraan tanpa subordinasi, sinergi tanpa kehilangan identitas, dan kedekatan tanpa ketergantungan. Muhammadiyah wajib hadir untuk mengawal kebijakan publik, menyuarakan keadilan, dan mendukung kemaslahatan umat. Namun, Persyarikatan tidak boleh rela dijadikan kendaraan politik, batu loncatan karir personal, atau instrumen transaksional demi keuntungan sesaat.
Mengantisipasi Enam Wajah Intervensi
Intervensi modern tidak selalu datang dalam wujud tekanan terbuka yang frontal. Dalam realitas organisasi, intervensi sering kali menyusup secara halus. Dr. Risman Muchtar secara jeli memetakan enam bentuk ancaman yang harus diantisipasi bersama:
- Intervensi Politik: Menjadikan Persyarikatan sebagai lumbung suara atau pendukung kandidat tertentu.
- Intervensi Ekonomi: Menggunakan kucuran dana, proyek, atau fasilitas sebagai alat tawar untuk menyetir kebijakan organisasi.
- Intervensi Personal/Keluarga: Mengedepankan kedekatan kerabat atau relasi personal di atas kompetensi dan mekanisme baku organisasi.
- Intervensi Ideologis: Menyusupkan paham luar yang mengaburkan manhaj, kepribadian, dan orientasi tajdid Muhammadiyah.
- Intervensi Organisatoris: Mencampuri proses permusyawaratan, pemilihan pimpinan, atau tata kelola amal usaha dari pihak luar.
- Intervensi Pragmatisme: Mengorbankan prinsip perjuangan demi jabatan, fasilitas, atau kompromi jangka pendek.
Keenam poin ini bukan sekadar daftar risiko teoritis, sondern alarm pengingat agar benteng pertahanan organisasi senantiasa terjaga.
Kepemimpinan Berintegritas dan Tujuh Strategi Penguatan
Kedaulatan sebuah organisasi pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas moral para pemimpinnya. Dokumen ideologi yang lengkap dan aturan yang ketat akan kehilangan taringnya jika berada di tangan pemimpin yang rapuh secara integritas. Muhammadiyah membutuhkan sosok ulama-intelektual yang berjiwa negarawan, mandiri, berilmu, serta memandang jabatan sebagai amanah suci, bukan sarana meraih privilese pribadi.
Untuk memastikan independensi ini membumi, tujuh strategi konkret yang ditawarkan patut diaplikasikan secara konsisten:
- Ideologisasi masif yang masuk hingga ke tingkat akar rumput dan amal usaha.
- Kemandirian ekonomi melalui diversifikasi sumber pendanaan yang transparan.
- Sistem meritokrasi yang ketat dalam rekrutmen kepemimpinan.
- Tata kelola akuntabel dan penegakan etika pencegahan konflik kepentingan.
- Transparansi relasi eksternal serta pelestarian budaya kritik yang konstruktif.
Mewariskan Gerakan yang Lurus dan Luhur
Muhammadiyah hari ini adalah warisan dari keikhlasan para pendiri bangsa yang mendahului kita. Tugas generasi masa kini bukan hanya menikmati kebesarannya, melainkan memastikan bahwa warisan tersebut tidak mengalami degradasi nilai di tengah arus zaman yang serba transaksional.
Jangan sampai kita menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi masa depan dalam wujud organisasi yang besar secara fisik dan aset, tetapi rapuh secara ideologi dan kehilangan kedaulatan moralnya.
Sudah saatnya kita teguh memegang prinsip: Muhammadiyah harus luas dalam pergaulan kebangsaan, kuat dalam kerja sama kemaslahatan, tetapi sangat teguh dalam prinsip dan mandiri dalam menentukan sikap. Menjaga independensi adalah menjaga kehormatan Muhammadiyah agar tetap menjadi suluh penuntun umat dan bangsa menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
