Sebagai salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah melampaui usia satu abad dengan rekam jejak pengabdian yang luar biasa. Ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi berdiri kokoh mencerahkan semesta. Namun, di balik megahnya infrastruktur organisasi ini, tersimpan satu pertanyaan fundamental yang kian mendesak: Sosok pemimpin seperti apa yang benar-benar dibutuhkan Muhammadiyah untuk menyongsong masa depan?
Organisasi yang besar tidak otomatis menjamin lahirnya kepemimpinan yang berkualitas. Tantangan zaman yang semakin kompleks—mulai dari disrupsi teknologi, krisis etika publik, hingga dinamika geopolitik global—menuntut Muhammadiyah untuk tidak sekadar dipimpin oleh figur yang populer, pandai berpidato, atau piawai membangun jaringan politik. Lebih dari itu, Persyarikatan membutuhkan kepemimpinan ideologis yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dan kemajuan.
Esai pemikiran yang digagas oleh Dr. Risman Muchtar, M.Si. (NBM 506 280) memberikan peta jalan yang sangat relevan. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah memerlukan figur pemimpin berkarakter ulama-intelektual yang berjiwa negarawan dan tidak tergoda kekuasaan.
Perpaduan Ulama dan Intelektual: Menjawab Kompleksitas Zaman
Selama ini, polarisasi kerap terjadi antara pendekatan keagamaan yang kaku dan rasionalitas modern yang sekuler. Di sinilah letak keunikan gagasan kepemimpinan ulama-intelektual.
Di satu sisi, seorang pemimpin Muhammadiyah harus memiliki kapasitas keulamaan—kedalaman pemahaman terhadap Al-Qur’an, As-Sunnah, fikih, hingga maqashid syariah. Ilmu agama ini berfungsi sebagai kompas moral dan ideologis agar gerakan dakwah tidak kehilangan arah. Namun, kapasitas keulamaan saja tidak cukup jika berjalan sendiri.
Di sisi lain, ia harus memiliki keluasan wawasan intelektual: berpikir kritis, objektif, melek sains-teknologi, serta peka membaca perubahan sosial. Perpaduan ini melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu memberikan fatwa atau jawaban keagamaan, tetapi juga piawai merumuskan strategi peradaban masa depan.
Lima Pilar Karakter: Dari Ilmu hingga Jiwa Negarawan
Merujuk pada khazanah pemikiran Islam dan dokumen resmi Persyarikatan (seperti Anggaran Dasar, Muqaddimah, Kepribadian Muhammadiyah, hingga PHIWM), kepemimpinan ideal Muhammadiyah harus ditopang oleh lima pilar utama:
- Berilmu dan Berotoritas Keulamaan: Ilmu yang melahirkan ketakwaan dan kebijaksanaan, bukan kesombongan intelektual. Pemimpin yang berilmu mau mendengar, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi musyawarah.
- Kecerdasan Intelektual: Kemampuan mengantisipasi tantangan zaman, mulai dari kecerdasan buatan hingga krisis ekologi, tanpa kehilangan identitas ideologis.
- Integritas Moral yang Tinggi: Keselarasan antara kata dan perbuatan. Jabatan bukanlah hak istimewa atau batu loncatan pribadi, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan organisasi dan Allah SWT.
- Berjiwa Negarawan dan Bebas dari Syahwat Kekuasaan: Mengingatkan pada pesan Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samurah agar tidak meminta-minta jabatan. Pemimpin berjiwa negarawan selalu mendahulukan kepentingan umat dan masa depan generasi bangsa di atas ambisi pribadi.
- Menjaga Independensi dan Marwah: Muhammadiyah bukan milik kelompok atau keluarga tertentu, melainkan amanah kolektif. Independensi harus dijaga agar Persyarikatan tetap menjadi suluh moral bangsa, bebas dari cengkeraman kepentingan politik praktis.
Menghindari Jebakan Popularitas dan “Pencitraan”
Tantangan terbesar dalam suksesi organisasi besar acapkali terletak pada jebakan popularitas. Calon pemimpin sering kali dinilai dari seberapa sering ia tampil di ruang publik, seberapa kuat jaringan kekuasaannya, atau seberapa elok pencitraannya.
Padahal, popularitas tidak selalu linier dengan integritas. Gelar akademik yang mentereng tidak otomatis mencerminkan keluhuran akhlak. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu terus memperkuat tradisi meritokrasi yang objektif—menilai kandidat berdasarkan rekam jejak pengabdian, kapasitas keilmuan, dan kesetiaan ideologisnya pada misi Persyarikatan.
Sistem kaderisasi yang terencana dan kolektif-kolegial harus dihidupkan untuk melahirkan generasi pemimpin yang matang secara spiritual, moral, dan manajerial.
Penutup: Membesarkan Muhammadiyah, Bukan Membesarkan Diri
Refleksi terpenting dari gagasan ini terletak pada cara pandang seorang kader terhadap posisinya di organisasi. Sejarah dan masa depan Muhammadiyah tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik atau ambisi kekuasaan sesaat.
Sudah saatnya seluruh elemen Persyarikatan merenungkan prinsip moral yang agung: Jangan pernah mencari pemimpin yang ingin membesarkan dirinya melalui Muhammadiyah; tetapi carilah pemimpin yang bersedia membesarkan Muhammadiyah, meskipun namanya tidak ikut menjadi besar karenanya.
Dengan komitmen moral ini, Muhammadiyah akan terus berdiri kokoh sebagai gerakan Islam berkemajuan—yang tidak hanya mencerahkan umat di tingkat lokal, tetapi juga menjadi mercusuar peradaban bangsa dan kemanusiaan global.
