Oleh: Andi Muh Ikram Alqivari
Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Jumat (10/4/2026) mengenai fenomena “inflasi pengamat” memicu diskusi hangat di ruang publik. Pernyataan yang menyoroti maraknya opini tanpa keahlian dan data akurat tersebut dinilai bukan sekadar teguran teknis, melainkan sebuah sinyalemen yang berpotensi mengancam napas demokrasi deliberatif di Indonesia.
Persoalan Legitimasi Suara Publik
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Teddy Indra Wijaya mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terhadap banyaknya individu yang memberikan opini tanpa latar belakang keahlian relevan. Meski pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap kritik, penekanan pada “basis data dan fakta” sebagai syarat berbicara dianggap oleh sejumlah pihak sebagai upaya penyempitan ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, analisis kritis muncul dengan merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas. Demokrasi seharusnya menjadi arena inklusif di mana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam diskursus rasional tanpa harus melewati seleksi keahlian formal. Jika negara mulai menentukan siapa yang “layak” berbicara berdasarkan standar teknokrasi, maka esensi kesetaraan dalam demokrasi berada dalam pertaruhan.
Otoritas Fakta dan Disrupsi Digital
Persoalan lain yang disoroti adalah mengenai siapa yang berhak mendefinisikan apa itu “fakta”. Merujuk pada pandangan Noam Chomsky, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk mengontrol narasi kebenaran. Tanpa transparansi yang memadai, label “data keliru” dikhawatirkan dapat menjadi alat untuk mendelegitimasi kritik yang datang dari masyarakat.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dunia sedang menghadapi “krisis fakta” sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Hannah Arendt. Di era digital, algoritma platform besar seperti Meta dan Google sering kali lebih mengutamakan keterlibatan pengguna (engagement) daripada akurasi, sehingga batas antara opini dan kebenaran menjadi kabur.
Solusi: Menuju Demokrasi Berbasis Pengetahuan
Alih-alih merespons fenomena ini dengan pendekatan elitis atau represif, diperlukan langkah struktural untuk memperkuat kualitas partisipasi publik. Berikut adalah enam poin strategis yang ditawarkan sebagai solusi berkelanjutan:
- Akselerasi Literasi Data: Menjadikan literasi media sebagai prioritas nasional untuk membentuk masyarakat yang kritis dan mampu memverifikasi informasi.
- Transparansi Data Pemerintah: Negara wajib membuka akses data seluas-luasnya agar ruang spekulasi menyempit dan diskusi publik menjadi lebih rasional.
- Reformasi Komunikasi Publik: Mengubah gaya komunikasi teknokratis yang kaku menjadi bahasa yang inklusif dan mudah dipahami masyarakat.
- Sinergi Akademisi dan Media: Mendorong pakar untuk “turun gunung” menjelaskan kompleksitas ilmu kepada publik, sementara media tetap menjaga integritas sebagai penyaring informasi.
- Regulasi Platform Digital: Mengatur akuntabilitas platform global tanpa memberangus kebebasan berekspresi.
- Komitmen pada Kebenaran: Membangun knowledge-based democracy, di mana setiap suara didorong untuk bertanggung jawab atas validitas informasi yang disampaikan.
Kesimpulan
Kegelisahan pemerintah terhadap kualitas informasi adalah hal yang sah, namun solusinya bukan dengan membungkam atau membatasi suara yang dianggap tidak ahli. Masa depan demokrasi Indonesia tidak bergantung pada penyempitan jumlah pengamat, melainkan pada pembangunan ekosistem di mana setiap suara—baik yang benar maupun yang keliru—dapat diuji secara terbuka dan setara dalam ruang publik.
