Tuban, wartapoint — Tim Strategic Policy Unit (SPU) Program TEKAD Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Agenda ini bertujuan menyerap aspirasi daerah terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sekaligus merumuskan strategi adaptasi era industri, digitalisasi, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pergerakan ekonomi desa.
Salah satu titik peninjauan berlangsung di BUMDes Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kamis (6/8/2026). Hadir memimpin rombongan, Penasehat Menteri Desa PDT sekaligus Executive Secretary SPU TEKAD, Prof. Dr. Zainudin Maliki, bersama tim ahli di antaranya Elli Oschar, M. Arif’an, S.H., M.H., dan Sulyantarudin.
Dalam peninjauan tersebut, BUMDes Jenggolo disorongkan sebagai salah satu model percontohan penguatan ekonomi pesisir melalui optimalisasi perikanan tambak ikan bandeng.
Sekretaris Desa Jenggolo, Wiwik Sri Lestari, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tim pusat. Pihaknya berharap kunjungan ini membawa sinyal positif bagi penguatan kapasitas usaha desa, termasuk sinergi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih maupun akses skema bantuan lain.
”Kehadiran Bapak Prof. Dr. Zainudin Maliki beserta Tim SPU TEKAD menjadi motivasi besar bagi kami. Kami berharap BUMDes Jenggolo dapat terus berkembang meningkatkan perekonomian warga dan membuka peluang pendampingan maupun dukungan program pusat,” ujar Wiwik.
Prof. Dr. Zainudin Maliki menegaskan pentingnya BUMDes untuk bertransformasi secara profesional dan inovatif. Evaluasi penerapan PP No. 11 Tahun 2021 dilakukan guna memastikan regulasi tetap relevan dalam mendukung BUMDes sebagai pilar utama ekonomi perdesaan. Ia juga memperkenalkan Program SEHATI sebagai salah satu peluang pendanaan dan pengembangan usaha yang dapat diakses melalui pengajuan proposal berkualitas.
”BUMDes harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan potensi lokal, serta adaptif terhadap teknologi digital dan AI. Pemerintah desa harus jeli menangkap peluang program agar usaha desa tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan,” terang Prof. Zainudin.
Guna memperkuat ekosistem bisnis BUMDes Jenggolo yang mengandalkan komoditas bandeng, Rural Development and Community Empowerment Advisor Program TEKAD, M. Arif’an, memberikan rekomendasi teknis terkait kepastian rantai pasok dan nilai tambah produk.
Ia menyarankan agar hasil budidaya bandeng BUMDes Jenggolo dihubungkan langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Potensi tambak bandeng BUMDes Jenggolo bisa dikolaborasikan dengan SPPG terdekat sebagai pemasok rutin Program Makan Bergizi Gratis. Dari sekitar 20.000 benih yang ditebar, tata kelola panen perlu diatur secara bertahap setiap minggu agar pasokan stabil. Selain itu, pengembangan produk turunan seperti bandeng presto sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah,” jelas Arif’an.
Pihak Muspika Kecamatan Jenu menyambut baik arahan tersebut dan berharap sinergi antara Kementerian Desa PDT, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat terus terjalin secara berkelanjutan.
Melalui serangkaian penyerapan aspirasi ini, rekomendasi yang terkumpul diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan BUMDes nasional dalam mendukung target Asta Cita Presiden, khususnya pada pemerataan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan pengentasan kemiskinan berbasis desa. (Mukhlis/yupan)
