Jakarta, wartapoint — Pemerintah mulai mematangkan perhitungan anggaran serta skema pelaksanaan program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah ini dilakukan dengan menelaah seluruh potensi penerimaan kampus, mulai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
Rencana strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar program pembebasan biaya kuliah ini disiapkan secepat mungkin, namun tetap terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
”Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan, analisis mulai dari pendapatan UKT saat ini, IPI jalur mandiri, hingga pendapatan lain-lain. Di PTN, kerap kali pendapatan dari program pascasarjana turut menyubsidi program sarjana,” ujar Brian usai rapat terbatas.
Mempertimbangkan Ruang Fiskal APBN
Brian menjelaskan, kementeriannya telah menyelesaikan kajian awal mengenai estimasi kebutuhan pembiayaan program tersebut. Meski demikian, kalkulasi akhir harus disesuaikan kembali dengan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah menegaskan bahwa implementasi program ini akan dijalankan secara bertahap dan tidak serta-merta langsung diterapkan secara menyeluruh.
”Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ungkapnya.
Bentuk Tim Khusus Dipimpin Menko PMK
Guna mematangkan formulasi dan skema eksekusinya, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus. Tim lintas kementerian ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Anggota tim terdiri dari perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
”Bapak Presiden menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan me-breakdown lagi hitungan-hitungan tersebut,” terang Brian.
Tim khusus ini ditargetkan menyelesaikan perincian skema dan simulasi anggaran dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
”Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan hitungan yang lebih rasional dan tahapan pelaksanaan yang lebih baik,” lanjutnya.
Hasil kerja dari tim khusus ini nantinya bakal dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo sebagai dasar pengambilan keputusan resmi terkait tahap awal pemberlakuan kuliah gratis di seluruh PTN Indonesia. (yupan)
