
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekosongan jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan teknis pengisian kursi kekuasaan. Proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan cerminan kedewasaan konstitusional sekaligus ujian kepatuhan lembaga negara terhadap hukum yang mereka bentuk dan rujuk sendiri. Ketika tenggat waktu prosedural diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran agenda politik, melainkan keabsahan dan legitimasi sebuah keputusan kenegaraan.
Sorotan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengenai potensi cacat prosedur dalam proses pengusulan dan pemilihan wakil presiden patut dibaca secara jernih dan proporsional. Secara normatif, batas waktu 14 hari kerja sebelum Sidang Paripurna pemilihan—sebagaimana termaktub dalam Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Tata Tertib MPR, dengan definisi “hari” sebagai hari kerja—dirancang bukan tanpa maksud. Rentang waktu tersebut memberi ruang bagi pimpinan dan anggota dewan untuk menelaah kelengkapan administratif, rekam jejak, serta syarat konstitusional dua nama calon yang diusulkan Presiden.
Apabila tenggat waktu itu terlampaui namun proses tetap dipaksakan berjalan, persoalannya bergeser dari sekadar urusan jadwal menjadi isu hukum administrasi dan tata negara. Dalam perspektif UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesesuaian dengan prosedur merupakan salah satu syarat sah keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf b). Mengabaikan batas waktu yang tegas berpotensi melahirkan cacat prosedur (Pasal 71 ayat (1) huruf b) sekaligus menyentuh pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (Pasal 10).
Secara doktrinal, cacat prosedur memang menempatkan sebuah keputusan pada status dapat dibatalkan (vernietigbaar), bukan otomatis batal demi hukum seperti halnya cacat wewenang. Selama belum dicabut atau dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku, keputusan tetap dilindungi asas praduga sah (praesumptio iustae causa). Namun, justru di situlah letak kerawanannya: sebuah produk hukum yang berstatus dapat dibatalkan menyimpan benih sengketa di kemudian hari.
Risiko ketatanegaraannya tidak bisa dianggap enteng. Jika Sidang Paripurna tetap digelar pada 9 Desember 2026 tanpa mengindahkan hitungan hari kerja yang disyaratkan, keputusan yang dihasilkan berpotensi menghadapi gugatan hukum, termasuk pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta memicu perdebatan legitimasi publik. Lebih jauh lagi, memaksakan agenda yang cacat prosedur berisiko dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang yang justru kontraproduktif—menguras waktu, tenaga, dan anggaran negara untuk hasil yang rapuh secara hukum.
Karena itu, jalan keluar yang paling rasional dan bermartabat adalah koreksi sejak dini. MPR perlu meninjau kembali jadwal Sidang Paripurna dari 9 Desember ke tanggal yang benar-benar memenuhi rentang 14 hari kerja sejak pengusulan Presiden diterima, sembari tetap menjaga agar seluruh rangkaian tidak melampaui batas maksimal 60 hari kerja sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Menunda jadwal demi menegakkan prosedur bukanlah tanda kelemahan lembaga. Sebaliknya, langkah korektif tersebut menunjukkan keberanian institusional untuk menempatkan kepastian hukum di atas sekadar kejaran kalender. Dalam negara hukum, prosedur yang tertib adalah fondasi agar setiap keputusan politik berdiri di atas legitimasi yang kokoh.





