Surabaya, wartapoint — Tanggal 22 Mei 1998 seharusnya menjadi lembaran baru bagi Bacharuddin Jusuf Habibie. Sehari sebelumnya, ia resmi dilantik menjadi Presiden Ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Namun, alih-alih memulai pemerintahan dengan tenang, Habibie langsung dihadapkan pada ujian kepemimpinan paling krusial: ancaman perpecahan di tubuh militer.
Saat itu, Jakarta masih diliputi trauma mendalam akibat kerusuhan massal pertengahan Mei. Di tengah situasi politik yang rapuh dan ketidakpastian masa depan bangsa, sebuah laporan intelijen militer masuk ke meja kerja sang presiden baru.
Pergerakan Pasukan Tanpa Izin
Dalam buku catatannya, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Habibie mengisahkan bahwa pada hari pertamanya menjabat, Panglima ABRI Jenderal Wiranto datang membawa laporan serius.
Wiranto melaporkan adanya pergerakan pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang bergerak di luar kendali dan tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Pasukan bersenjata tersebut dilaporkan telah mengepung sejumlah titik strategis di ibu kota, termasuk Istana Negara dan kediaman pribadi Habibie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
“Situasi seperti ini sangat berbahaya. Bukan hanya memunculkan spekulasi kudeta, tetapi juga membuka kemungkinan lahirnya ‘matahari kembar’ di tubuh militer,” tulis Habibie dalam memomarnya.
Kehadiran dua pusat komando bersenjata dalam sebuah negara yang sedang mengalami transisi kekuasaan dinilai sebagai bom waktu. Jika dualisme ini dibiarkan, bentrokan internal antarfaksi militer tidak akan terhindarkan dan berpotensi menyeret Indonesia ke dalam perang saudara.
Keputusan Cepat: “Sebelum Matahari Terbenam”
Habibie menyadari bahwa legitimasi politiknya sebagai presiden baru masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan. Namun, ia juga paham bahwa keselamatan negara bergantung pada ketegasan satu garis komando yang sah.
Setelah berdiskusi intens dengan penasihat militernya, Letjen Sintong Panjaitan, Habibie mengambil langkah berani. Ia memutuskan untuk mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad), dan menunjuk Mayjen Johny Lumintang sebagai penggantinya.
Keputusan ini sempat memicu kedilemaan. Jenderal Wiranto sempat meminta agar proses pergantian jabatan tersebut ditunda hingga keesokan harinya mengingat situasi nasional yang sangat sensitif. Namun, Habibie menolak keras penundaan tersebut.
“Perintah ini harus dilaksanakan segera, sebelum matahari terbenam,” tegas Habibie saat itu.
Kalimat ikonik tersebut menjadi penanda penting dalam sejarah transisi Reformasi. Habibie mengirimkan pesan jelas kepada elite militer: negara tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi keraguan dalam menjaga stabilitas komando.
Ketegangan di Istana
Suasana mencapai puncak ketegangan ketika Letjen Prabowo Subianto datang ke Istana Negara. Prabowo hadir dengan pakaian militer lengkap dan membawa senjata, sebuah pemandangan yang tidak biasa dalam protokol istana, terlebih di hadapan seorang kepala negara yang baru dilantik.
Meski atmosfer ruangan diselimuti ketegangan yang tinggi, konfrontasi terbuka berhasil dielakkan. Melalui dialog langsung yang emosional namun tetap terkendali, Habibie menjelaskan keputusannya. Pada akhirnya, Prabowo menunjukkan sikap ksatria dengan menerima keputusan politik tersebut dan bersedia menyerahkan tongkat komando Kostrad.
Menahan Ego demi Republik
Peristiwa 22 Mei 1998 menjadi bukti bahwa jalannya sejarah tidak hanya digerakkan oleh demonstrasi massa di jalanan atau jatuhnya seorang diktator. Sejarah juga ditentukan oleh keputusan-keputusan kritis yang diambil di balik meja kekuasaan dalam hitungan jam, bahkan menit.
Melalui tindakan cepatnya, Habibie berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai kepala negara yang mampu menjaga transisi demokrasi tetap berjalan di atas koridor konstitusi. Di sisi lain, kepatuhan militer terhadap otoritas sipil hari itu berhasil menyelamatkan Indonesia dari lubang kehancuran.
Reformasi 1998 memang lahir dari darah dan desakan rakyat. Namun, keberlangsungan Republik setelah badai tersebut bermuara pada satu hal: kemampuan para elite negara untuk menahan ego kekuasaan demi mencegah Indonesia runtuh. (ADI)
