Surabaya, wartapoint – Keberhasilan implementasi Program Double Track (PDT) di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelatihan keterampilan semata. Lebih dari itu, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan hubungan masyarakat (humas) yang profesional, sistematis, dan adaptif.
Temuan teoretis tersebut mengemuka dalam Ujian Terbuka Doktoral di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (17/6/2026).
Dalam sidang tersebut, Kepala SMAN 22 Surabaya sekaligus Editor Majalah Media PGRI Provinsi Jawa Timur, Agus Setiawan, sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul ”Optimalisasi Manajemen Humas dalam Pelaksanaan Program Double Track: Studi Kasus Multisitus di SMAN 1 Wringinanom dan SMAN 1 Balongpanggang Gresik”. Atas capaian tersebut, Agus resmi menyandang gelar Doktor di bidang pendidikan.
Membedah Struktur Komunikasi “Double Track”
Di hadapan dewan penguji—yang dipimpin oleh Promotor Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd., dan Co-promotor Dr. Nunuk Hariyati, S.Pd., M.Pd., serta penguji eksternal Prof. Dr. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D dari Universitas Lambung Mangkurat—Agus memaparkan hasil risetnya secara mendalam.
Fokus penelitiannya membedah lima pilar utama, yaitu perencanaan humas, pola informasi, strategi komunikasi, strategi pemberdayaan mitra, hingga model evaluasi humas pada pelaksanaan Program Double Track di wilayah Gresik Selatan.
Sebagai informasi, Program Double Track merupakan program yang dipayungi oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018. Program ini mengintegrasikan keterampilan non-akademik (seperti multimedia, tata boga, tata busana, teknik listrik, hingga desain grafis) ke dalam struktur kurikulum SMA formal. Tujuannya adalah membekali siswa dengan kemampuan berwirausaha (entrepreneurability) agar siap menghadapi pasar kerja mandiri setelah lulus.
Reposisi Peran Humas: Bukan Sekadar Unit Publikasi
Agus mengungkapkan, agar program ini dapat berkelanjutan, sekolah membutuhkan dukungan aktif dari para pemangku kepentingan strategis (stakeholders), mulai dari orang tua, masyarakat, hingga Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Oleh karena itu, reposisi peran humas di sekolah menjadi harga mati.
“Humas tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai unit teknis publikasi atau penyampai informasi satu arah. Humas wajib bertindak sebagai pengelola komunikasi publik yang strategis (strategic enabler),” ujarnya.
Dengan peran baru ini, humas sekolah dituntut mampu mendesain narasi keberhasilan, mengelola ekspektasi publik, serta membangun reputasi dan citra positif sekolah secara berkelanjutan dan berbasis data.
Melahirkan Model Tata Kelola Kolaboratif Baru
Sebagai kebaruan ilmiah (novelty), riset ini melahirkan model konseptual baru yang mengawinkan Manajemen Komunikasi Humas Terintegrasi (Integrated Communication Management) dengan Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) di dunia pendidikan.
Model konseptual ini memetakan peran secara sinergis:
- Kepala Sekolah: Sebagai pembuat kebijakan strategis.
- Humas: Sebagai dirigen pengelola komunikasi dan relasi publik.
- Guru: Sebagai agen internalisasi program di lingkungan sekolah.
- Orang Tua: Sebagai mitra pendukung utama dari jalur keluarga.
- DUDI: Sebagai mitra strategis guna penguatan kompetensi kerja peserta didik.
Di akhir sidangnya, Dr. Agus Setiawan, M.Pd. merekomendasikan adanya penguatan kebijakan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendongkrak kapasitas humas sekolah. Ia juga menekankan pentingnya kepala sekolah melibatkan fungsi humas sejak tahap perencanaan awal hingga evaluasi program demi mewujudkan pendidikan vokasional SMA yang tepat sasaran. (yupan)
