Surabaya, wartapoint – Bayang-bayang krisis pangan global bukan lagi sekadar narasi fiksi ilmiah. Memasuki dekade 2040-an, dunia diprediksi akan menghadapi fase Food War—sebuah era di mana pangan bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan senjata utama dalam perebutan kekuasaan geopolitik.
Pengamat Andi Muh Ikram Alqivari menegaskan bahwa perdebatan saat ini bukan lagi soal apakah krisis itu akan terjadi, melainkan seberapa besar skala kehancuran yang akan ditimbulkannya.
1. Pangan Sebagai Senjata Pemusnah Massal Baru
Mengutip doktrin klasik Henry Kissinger, “Control food and you control people,” Ikram menyoroti transformasi pangan menjadi instrumen koersif. Negara-negara adidaya kini memiliki kemampuan untuk “mengunci” stabilitas negara lain melalui kontrol pasokan.
Krisis ini diperparah oleh teori structural power dari Susan Strange, di mana kekuatan global tidak lagi melalui moncong senjata, melainkan melalui aturan main pasar dan rantai pasok yang didominasi oleh segelintir korporasi multinasional.
2. Krisis Iklim dan Rapuhnya Ilusi Stabilitas
Dunia saat ini berada dalam “ilusi stabilitas.” Prof. Jiang Xueqin, dalam perspektifnya yang tajam, menyebut bahwa sistem pangan modern sangat rapuh karena terlalu bergantung pada efisiensi ekstrem dan globalisasi.
”Krisis pangan adalah bentuk koreksi keras dari alam atas sistem yang mengabaikan keberlanjutan,” tulis Ikram merujuk pandangan Jiang. Ditambah dengan perubahan iklim yang menjadi akselerator, dunia sedang memasuki era food scarcity politics—sebuah kondisi di mana setiap negara akan menutup diri dan hanya fokus pada perut rakyatnya sendiri, meruntuhkan solidaritas global.
3. Ketimpangan Kapitalisme: Yang Kaya Makan, Yang Miskin Terlupakan
Melalui kacamata world-system Immanuel Wallerstein, tulisan ini membedah bagaimana kapitalisme global menciptakan jurang lebar. Negara berkembang sering kali hanya menjadi pasar dan objek eksploitasi lahan.
Ketika kelangkaan terjadi, mekanisme pasar tidak akan berpihak pada mereka yang lapar, melainkan pada mereka yang memiliki daya beli tertinggi. Hal ini memicu apa yang disebut James C. Scott sebagai pelanggaran moral economy, yang secara historis selalu menjadi sumbu ledak revolusi dan kerusuhan sosial di berbagai belahan dunia.
4. Posisi Indonesia: Raksasa yang Sedang Tidur (dan Rentan)
Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, predikat negara agraris memberikan potensi besar. Di sisi lain, kenyataan pahit menunjukkan ketergantungan impor yang tinggi, alih fungsi lahan yang masif, dan rendahnya kesejahteraan petani.
Tanpa langkah radikal, Indonesia hanya akan menjadi penonton sekaligus korban dalam laga Food War mendatang.
5. Enam Strategi Menuju Kedaulatan Sejati
Untuk mengantisipasi ledakan krisis di tahun 2040, Andi Muh Ikram Alqivari menawarkan enam transformasi struktural bagi pemerintah Indonesia:
- Reorientasi Paradigma: Menempatkan pangan setara dengan isu pertahanan nasional.
- Revitalisasi Pangan Lokal: Berhenti mendewakan beras dan gandum; mulai memperkuat sagu, jagung, dan umbi-umbian.
- Kedaulatan Teknologi: Mandiri dalam produksi benih dan pupuk tanpa bergantung pada korporasi global.
- Perlindungan Ekosistem: Menjaga lahan pertanian dari gempuran beton industri.
- Diplomasi Geopolitik: Aktif membangun aliansi pangan dunia yang lebih adil.
- Reformasi Tata Kelola: Memangkas birokrasi korup yang menghambat distribusi pangan.
Penutup: Momentum Sejarah
Food War 2040 adalah ujian kedaulatan. Indonesia ditantang untuk menentukan nasibnya sendiri: menjadi subjek yang menentukan tatanan dunia, atau tetap menjadi objek yang diperebutkan.
”Ini bukan lagi soal ketersediaan pangan,” pungkas tulisan tersebut, “tetapi soal keberanian politik dan visi kebangsaan untuk membangun kedaulatan yang kokoh di atas kaki sendiri.”
