Surabaya, wartapoint — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemen HAM RI) menggelar pertemuan strategis lintas sektoral bersama pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha se-Jawa Timur di Surabaya, 18–20 Juni 2026.
Pertemuan bertajuk “Bersama Membangun Peradaban HAM” ini diinisiasi untuk memastikan komitmen bersama dalam menjalankan tiga pilar utama hak asasi manusia, yakni perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di tingkat daerah.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab utama pemenuhan HAM berada di tangan negara dan pemerintah, implementasinya di lapangan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
”Negara, utamanya pemerintah, tidak bisa bekerja sendirian. Perlu sinergi yang kuat dengan seluruh pihak terkait, termasuk sektor swasta dan komunitas warga,” ujar Mugiyanto usai menghadiri pertemuan di Surabaya, Jumat (19/6/2026).
Jatim Jadi Laboratorium Penanganan Tantangan HAM
Mugiyanto menjelaskan, pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan strategis ini didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang dinamis dengan tantangan sosial yang besar. Namun di sisi lain, Jawa Timur dinilai berhasil mengelola potensi konflik tersebut dengan baik.
”Jawa Timur menjadi contoh bagaimana tantangan-tantangan hak asasi manusia itu bisa ditangani dengan baik. Sejauh ini, tidak ada kasus-kasus besar atau isu HAM menonjol yang sampai mengganggu stabilitas dari Jawa Timur,” kata Mugiyanto.
Apresiasi terhadap langkah Kemen HAM RI ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa forum sinergi ini sangat selaras dengan visi pembangunan daerah, khususnya program “Jatim Harmoni”.
”Jawa Timur adalah wilayah yang kaya akan budaya, namun potensi terjadinya pelanggaran HAM maupun konflik sosial tetap ada di dalam dinamika masyarakatnya,” kata Adhy.
Oleh karena itu, menurut Adhy, seluruh elemen mulai dari akademisi, budayawan, pekerja, hingga organisasi komunitas harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang setara.
”Setiap langkah, gerak, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Timur harus mengutamakan serta memperhatikan kehormatan dari kebutuhan perlindungan hak-hak manusia,” tuturnya.
Pondasi Pembangunan Daerah
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke tingkat yang lebih operasional. Pemprov Jatim bersama Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Jawa Timur akan menyusun rangkaian sosialisasi berkala hingga ke tingkat akar rumput.
Edukasi tersebut akan dikemas dalam bentuk serial materi yang berfokus pada penguatan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak mendasar warga negara dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja.
”Ini penting sekali, karena pondasi pembangunan Jawa Timur tidak akan bisa berjalan secara berkelanjutan jika tidak dilandasi dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” pungkas Adhy. (Armand)
