Surabaya, wartapoint – Peradaban digital global saat ini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di balik kemegahan transformasi teknologi, tersimpan retakan besar bernama kerentanan sistemik yang mengancam fondasi bernegara. Hal ini menjadi sorotan utama dalam analisis mendalam Andi Muh Ikram Alqivari mengenai wajah keamanan siber di era disrupsi.
Dalam ulasannya, Ikram menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis IT, melainkan risiko global yang setara dengan krisis iklim dan konflik geopolitik.
Pergeseran Paradigma: Dari Kriminalitas ke Perang Geopolitik
Dunia kini memasuki era di mana serangan siber menjadi instrumen kekuasaan baru. Laporan Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan kegagalan keamanan siber sebagai ancaman utama. Fenomena ini menandai pergeseran dari kejahatan individu menuju state-sponsored cyber attacks atau serangan yang disponsori negara.
”Serangan terhadap infrastruktur vital seperti energi, perbankan, dan kesehatan menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam era cyber warfare yang tidak kasat mata namun destruktif,” tulis Ikram. Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang masih rentan dalam kacamata asymmetric warfare, di mana aktor dengan sumber daya terbatas mampu melumpuhkan kekuatan besar melalui jalur digital.
Indonesia dalam Jebakan “Security Theater”
Kondisi di dalam negeri tak kalah mengkhawatirkan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lonjakan serangan mulai dari phishing hingga kebocoran data massal. Namun, kritik tajam dialamatkan pada pola respons pemerintah yang dianggap hanya bersifat “pemadam kebakaran” atau reaktif.
Ikram menyebut adanya fenomena “Security Theater”, sebuah praktik keamanan yang tampak canggih secara administratif namun rapuh secara substansi.
- Kegagalan Struktural: Kebocoran data berulang menjadi indikasi lemahnya governance digital.
- Krisis Regulasi: Hukum seringkali kalah cepat dibandingkan perkembangan kode algoritma (code is law).
- Faktor Manusia: Human error tetap menjadi titik lemah terbesar akibat rendahnya literasi digital dan budaya abai privasi.
Ancaman Kapitalisme Data
Sisi gelap lainnya yang dibongkar adalah relasi keamanan siber dengan Surveillance Capitalism. Merujuk pada pemikiran Shoshana Zuboff, data pribadi kini telah menjadi komoditas yang diperdagangkan demi profit korporasi besar, seringkali dengan mengorbankan standar perlindungan yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan atau bentuk “kolonialisme baru” di ruang siber.
Menuju Ketahanan Siber Nasional
Guna keluar dari ilusi perlindungan ini, Ikram merumuskan lima rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan:
- Transformasi ke Predictive Security: Menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman sebelum insiden terjadi.
- Kedaulatan Data: Membangun infrastruktur cloud nasional untuk kontrol penuh atas data strategis.
- Integrasi Pertahanan: Menempatkan isu siber sebagai bagian inti dari strategi pertahanan negara.
- Audit Transparan: Melakukan audit berkala dan membuka tingkat keamanan institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Pendidikan Kurikulum: Menjadikan literasi keamanan digital sebagai materi wajib sejak dini.
Penutup: Erosi Kepercayaan Publik
Analisis ini ditutup dengan peringatan keras: jika kegagalan sistemik ini terus dibiarkan, keruntuhan peradaban digital tidak akan datang melalui ledakan besar, melainkan melalui erosi perlahan akibat hilangnya kepercayaan publik.
”Ketika kepercayaan itu hilang, yang runtuh bukan hanya sistem digital, tetapi fondasi peradaban itu sendiri,” pungkasnya.
