Surabaya, wartapoint — Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Peradi Maju Provinsi Jawa Timur resmi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP Persatuan Advokat Maju Indonesia Nomor: 02.22/SK/DPP-PERADIMAJU/IX/2026 tertanggal 22 September 2026 untuk masa bakti 2026–2031. Kehadiran struktur baru ini disambut semangat optimisme untuk memperkuat kepastian hukum dan pendampingan masyarakat hingga ke tingkat tapak.
Pembentukan DPD Peradi Maju Jatim ini sejalan dengan langkah strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peradi Maju yang sebelumnya melakukan audiensi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., pada 22 September 2026. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Peradi Maju, Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A., C.M.C.L., guna menyampaikan berbagai agenda prioritas organisasi.
Fokus Utama: Membentengi Desa dari Masalah Hukum dan Narkoba
Langkah responsif DPP ke Kementerian Desa dan PDT mendapat dukungan penuh dari jajaran pengurus daerah. Ketua DPD Peradi Maju Jawa Timur, M. Arif An, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran advokat di tingkat desa sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
“Kami sangat mendukung langkah DPP Peradi yang beraudiensi ke Menteri Desa dan PDT. Program strategis khususnya di masyarakat desa sangat dibutuhkan. Advokat peduli desa sangat diharapkan agar kepastian hukum dan penguatan ekonomi desa semakin mantap. Banyaknya persoalan hukum di desa harus diminimalisir lewat kegiatan pendidikan paralegal,” tegas M. Arif An, yang juga menjabat Ketua KawanMu MPKS PP Muhammadiyah.
Arif An menambahkan, Jawa Timur kini menghadapi ancaman serius terkait penyebaran narkotika yang kian meluas dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Di sisi lain, isu dinamika hukum desa masih didominasi oleh tindak pidana korupsi dana desa/aset, dugaan suap rekrutmen perangkat desa, hingga sengketa pertanahan dan waris—baik konflik horizontal maupun vertikal.
Energi Muda untuk 7.724 Desa di Jawa Timur
Menanggapi kompleksitas isu hukum di wilayah Jawa Timur yang mencakup 7.724 desa, DPD Peradi Maju Jatim hadir membawa komposisi kepengurusan yang didominasi oleh advokat muda dan aktivis energik.
Sekretaris DPD Peradi Maju Jatim, Nitha Dini Safitri Juang, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberadaan energi muda ini diharapkan menjadi motor penggerak bantuan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi warga desa.
”Dengan kepengurusan baru Peradi Maju Jatim yang di dalamnya banyak anak muda dan aktivis yang energik, diharapkan bisa membantu warga desa di Jawa Timur. Ekonomi yang tumbuh di desa harus diimbangi dengan kepastian hukum yang tepat dan berkeadilan,” ujar Nitha.
Susunan Pengurus DPD Peradi Maju Jawa Timur Masa Bakti 2026–2031
| PENGURUS HARIAN | |
| Ketua | M. Arif AN, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua | Suharto, S.H., M.H. |
| Sekretaris | Nitha Dini Safitri Juang, S.H., M.H. |
| Bendahara | Fathur Rachman, S.H. |
| BIDANG-BIDANG | |
| Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi | Filzah Arina Putri, S.H., M.H. |
| Pendidikan, Kerjasama, PKPA & UPA | Aprilia Hana Pratiwi, S.H. |
| Pembelaan, Perlindungan & Etika Profesi Advokat | Hesty Oktaviani Messakh, S.H. |
| Hubungan Antar Lembaga, Hukum & Perundang-Undangan | Hafnur Tofan Kadafi Abdi Negara, S.H. |
| Publikasi, Informasi, Humas & Media Digital | Sutrisno, S.H.I., M.Pd.I. |
Pesan Dewan Penasehat: Utamakan Kolaborasi dan Fastabiqul Khoirot
Sebagai penutup pertanda dimulainya roda organisasi, Dewan Penasehat DPP Peradi sekaligus Guru Besar Universitas Esa Unggul, Prof. Juanda, memberikan pesan dan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan anyar ini.
“Selamat dan sukses atas terbentuknya DPD Peradi Maju Jawa Timur. Saya sarankan agar pengurus yang baru terbentuk ini harus banyak belajar dan siap memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat Jawa Timur. Kehadirannya bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai teman kolaborasi dan fastabiqul khoirot—berlomba-lomba dalam kebaikan,” pesan Prof. Juanda.
(sutrisno/yupan)
