Jakarta, wartapoint – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan visi penting mengenai peran strategis perguruan tinggi di Indonesia. Kampus diminta tidak lagi sekadar menjadi “menara gading” ilmu pengetahuan yang berjarak dari realitas, melainkan harus turun tangan menjadi bagian dari solusi konkret atas persoalan nyata di daerah.
Merespons arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bergerak cepat dengan menyiapkan tim khusus di setiap perguruan tinggi. Tim bentukan kampus ini nantinya diproyeksikan untuk mendampingi pemerintah daerah (pemda) sebagai asisten kepala daerah, terutama dalam mengurai benang kusut tata kelola perkotaan hingga manajemen sampah.
Namun, mengintegrasikan dunia akademik dan birokrasi daerah bukanlah perkara mudah. Tantangan ini diulas mendalam oleh Suyoto, Chancellor United in Diversity sekaligus Bupati Bojonegoro periode 2008–2018, dalam sebuah catatan reflektifnya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Pergeseran Paradigma: Dari Kepentingan Menuju Value Exchange
Menurut Suyoto, yang juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (2000–2005), narasi mengenai keterlibatan kampus dalam pembangunan daerah sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun, polanya selama ini cenderung terjebak pada pemenuhan kepentingan jangka pendek masing-masing pihak.
Pemda biasanya mengundang perguruan tinggi hanya saat membutuhkan kajian formal, penyusunan naskah akademik, atau menampung mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebaliknya, kampus melihat undangan tersebut sebagai pemenuhan formalitas Tridharma Perguruan Tinggi.
”Paradigma asistensi yang transaksional ini perlu diubah menjadi kolaborasi ekosistem melalui value exchange (pertukaran nilai) yang saling menguntungkan,” ujar Suyoto.
Dalam ekosistem baru ini, komponen yang saling bertukar nilai meliputi:
- Perguruan Tinggi: Menyumbang modal intelektual, fasilitas laboratorium, dan energi masif dari mahasiswa.
- Pemerintah Daerah: Menyediakan daftar masalah riil lapangan, otoritas kebijakan, anggaran, dan kemampuan koordinasi.
- Pelaku Usaha & Masyarakat: Mengubah masalah menjadi peluang ekonomi bernilai tambah serta memperkuat modal sosial.
Model interaksi modern ini selaras dengan konsep tata kelola Penta Helix, yang mengolaborasikan secara dinamis unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
Lima Pilar Penguatan Daerah
Suyoto merumuskan bahwa kontribusi nyata perguruan tinggi di daerah setidaknya harus menyasar lima pilar utama pembangunan ekosistem:
- Penguatan SDM: Melakukan transformasi kapasitas manusia di semua lini birokrasi dan masyarakat.
- Modal Sosial: Memperkuat rasa saling percaya (trust) dan jejaring di tengah komunitas warga.
- Lingkungan Hidup: Menghadirkan solusi saintifik untuk isu sampah, ketahanan energi, dan tata ruang.
- Infrastruktur Sosial-Ekonomi: Memastikan daerah memiliki infrastruktur yang sehat, aman, produktif, serta mampu menumbuhkan kewirausahaan lokal.
- Modal Data: Membangun basis data yang akurat sebagai pijakan utama kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Belajar dari Transformasi Bojonegoro
Teori kolaborasi ini bukan tanpa bukti empiris. Suyoto menceritakan pengalamannya saat pertama kali memimpin Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008. Berdasarkan catatan sejarah C.L.M. Penders (1984), Bojonegoro sempat diidentifikasi sebagai wilayah dengan kemiskinan endemik di timur laut Jawa akibat siklus banjir, kekeringan, tanah gerak, dan rendahnya kualitas pendidikan.
Dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa dan wilayah seluas tiga kali lipat DKI Jakarta, Bojonegoro kala itu hanya dibekali APBD sekitar Rp 850 miliar—angka yang jauh dari cukup untuk membangun infrastruktur dasar.
”Di sinilah saya ‘jualan masalah’ ke berbagai perguruan tinggi. Kampus-kampus seperti IPB, UGM, Unair, UIN Surabaya, hingga kampus lokal menyambutnya lewat skema Tridharma,” kenang Suyoto.
Salah satu contoh konkret yang berhasil adalah penerapan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang diinisiasi oleh Prof. Muladno dari IPB. Melalui SPR, manajemen ternak warga yang semula dikelola secara sambilan dan berserak, ditransformasikan menjadi komunal yang efisien, berbudaya belajar, dan mengadopsi prinsip kewirausahaan.
Kolaborasi dengan kampus juga melahirkan inovasi pertanian terpadu (collaborative farming) untuk mengatasi hama dan meningkatkan nilai tambah hasil panen. Hasilnya, tata kelola pemerintahan bergeser menjadi lebih fokus pada pemecahan masalah rakyat. Rapor kemiskinan Bojonegoro pun membaik signifikan; dari daerah termiskin, pada tahun 2016 Bojonegoro melesat ke posisi 11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Menghindari Jebakan Dokumen di Atas Kertas
Suyoto mengingatkan, banyak perguruan tinggi dan pemda yang gemar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) hanya demi mengejar poin akreditasi atau formalitas birokrasi, lalu dokumen tersebut berakhir di laci meja.
Agar komitmen ini tidak mandek, diperlukan delapan langkah mekanis operasional, mulai dari penajaman fokus masalah, pemetaan gap visi daerah, identifikasi potensi, hingga penyediaan Ruang Pembelajaran Bersama (Common Learning Space).
Namun, kunci utama keberhasilan program ini terletak pada apa yang disebut sebagai Kepemimpinan Ekosistem atau kepemimpinan holistik—sebuah model kepemimpinan berbasis kesadaran sistem yang konsisten disuarakan oleh Yayasan United in Diversity (UID) sejak 2003.
”Saat kampus dan daerah bersatu dalam satu frekuensi pembelajaran, maka masalah akan terurai, ilmu pengetahuan akan terus terasah, dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
