Surabaya, wartapoint – Ratusan pengusaha daerah yang tergabung dalam Mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Jawa Timur dilanda kecemasan hebat. Keresahan ini dipicu oleh dinamika di Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, menyusul ditetapkannya eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada awal Juni lalu.
Menyikapi kegaduhan tersebut, Asosiasi Pengusaha Makanan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus audiensi di Kampi Hotel Surabaya, Minggu (21/6/2026) siang.
Acara yang berlangsung selama sekitar tiga jam sejak pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh sedikitnya 149 Mitra SPPG, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Asosiasi MBG Indonesia M. Turino Junaedi, Bendahara Asosiasi Bunda Hj. Indah, serta Kepala KPPG Wilayah 1 Surabaya Bunda Kusmayanti dan Kepala KPPG Wilayah 2 Jember Bapak Said Karim.
Tiga Isu Krusial yang Mengancam Pengusaha Daerah
Usai paparan dari pihak Kantor Pelayanan Program Gizi (KPPG) dan sesi tanya jawab dengan perwakilan mitra, Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaedi, mengungkapkan bahwa kegaduhan di BGN Pusat pada 2 Juni 2026 lalu berdampak langsung pada psikologis para pengusaha di daerah.
”Karena ada kegaduhan di BGN Pusat tanggal 2 Juni 2026 kemarin, mereka (para mitra) itu resah,” ujar Turino.
Menurut Turino, setidaknya ada tiga isu utama yang saat ini menjadi bayang-bayang kecemasan para mitra di Jawa Timur:
- Nasib Investasi Dapur yang Telah Dibangun: BGN baru-baru ini mengumumkan penghentian penambahan dapur SPPG baru. Padahal, mayoritas mitra di daerah adalah pelaku UMKM yang nekat patungan demi membangun dapur demi menyukseskan program pemerintah ini.
- Pangkas Kuota SPPG: Muncul kebijakan efisiensi yang memangkas jumlah SPPG secara nasional dari yang semula direncanakan 27.000 menjadi hanya 21.000 dapur. “Nah, pengurangan ribuan dapur itu sudah mana saja yang kena? Ini yang belum klir,” beber Turino.
- Kerugian Operasional Hari Libur Sekolah: Mitra mengeluhkan regulasi hari libur siswa yang membuat dapur SPPG tidak beroperasi, di mana hari libur tersebut tidak dibayarkan oleh pemerintah sehingga membebani biaya operasional tetap pengusaha.
Pengorbanan Modal UMKM: Jual Ternak hingga Kredit Bank
Asosiasi MBG Indonesia menegaskan akan terus mengawal dan mengayomi usulan para pengusaha daerah. Pengorbanan para pelaku UMKM di Jawa Timur untuk menyokong Program Makanan Bergizi Gratis ini dinilai tidak main-main.
Untuk mendirikan dapur sesuai standar, banyak pengusaha lokal yang harus memutar otak mencari modal instan. Ada yang mengajukan kredit ke bank, menjual hewan ternak, hingga merelakan aset pribadinya terjual.
Oleh karena itu, asosiasi juga mendesak agar BGN tidak bersikap sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi jika ditemukan masalah di lapangan.
”Kami meminta agar BGN tak serta-merta melakukan penutupan terhadap dapur yang bermasalah. Harus didahului dengan peringatan satu, dua, dan baru kemudian di-suspend. Tidak bisa tiba-tiba di-suspend begitu saja,” tegas Turino.
Tetap Setia Dukung Program Presiden Prabowo
Meski kecewa dengan kasus korupsi yang mencoreng BGN Pusat dan dihadapkan pada ketidakpastian regulasi baru, Asosiasi MBG Indonesia memastikan bahwa komitmen para pengusaha di daerah tidak luntur. Mereka menyatakan tetap mendukung penuh program kerja Presiden Prabowo Subianto ini.
”Ini (program MBG) bagus sekali, kita dukung sekali adanya MBG itu,” lanjut Turino.
Sebagai langkah konkret, Asosiasi MBG Indonesia saat ini tengah mengumpulkan seluruh aspirasi dan keluhan dari para mitra di Jawa Timur. Seluruh poin keberatan tersebut akan dirumuskan untuk kemudian disampaikan langsung ke pihak BGN Pusat secara resmi.
”Kita akan tampung semuanya. Setelah itu, kita berharap bisa melakukan audiensi secara langsung dengan BGN. Kita akan sampaikan secara elegan,” pungkas Turino. (M.S. Suwaiby)
