Surabaya, wartapoint – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, menegaskan bahwa politik sejatinya harus dijadikan sebagai instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan serta memberikan solusi konkret bagi berbagai persoalan bangsa, bukan sekadar ajang transaksi kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Lia Istifhama saat menjadi narasumber dalam agenda Akademi Politik Daerah (AKPOLDA) yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Minggu (18/10/2026).
”Sejatinya politik itu adalah alat untuk memberikan manfaat lebih banyak, menghadirkan solusi konkret, bahkan ikut terlibat aktif dalam menjawab persoalan negara,” tegas Lia di hadapan para peserta AKPOLDA.
Tiga Kesadaran Politik dan Sikap Kritis
Dalam pemaparannya, Senator asal Jawa Timur ini menyoroti pentingnya peran pemuda dan umat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menekankan bahwa jika ada pemimpin Muslim yang melakukan kesalahan, sesama Muslim dan generasi muda berkewajiban untuk saling mengingatkan demi menjaga persatuan umat.
”Sebagai sesama Muslim dan pemuda, jika ada pemimpin Muslim yang berbuat kesalahan, maka kita juga harus mengingatkan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa proses saling mengingatkan dan mengawal pemerintahan tersebut harus dibentengi oleh tiga kesadaran politik utama:
- Kesadaran Kritis: Sebagai bekal dalam alam pikiran untuk menilai kebijakan secara objektif.
- Partisipasi Aktif: Sebagai bentuk implementasi nyata dalam mengawal proses demokrasi.
- Orientasi Kemaslahatan: Sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan dan amal perbuatan, bukan demi kepentingan perseorangan.
Mengubah Makna Pragmatisme Politik
Lebih lanjut, Lia tidak menampik bahwa dinamika dunia politik sering kali diwarnai oleh sikap pragmatis. Kendati demikian, ia mendorong agar pemaknaan pragmatisme dalam politik diubah dari yang berorientasi pada uang dan kekuasaan menjadi berorientasi pada dampak sosial.
Menurutnya, keberhasilan politik tidak boleh diukur dari seberapa besar modal finansial yang dikeluarkan atau transaksi kekuasaan yang dilakukan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
”Memang politik itu pragmatis, akan tetapi pragmatis yang dinilai tidak berdasarkan pada transaksi kekuasaan yang akan dijalankan, bahkan berapa modal uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kekuasaan itu, melainkan harus berdasarkan pada dampak kemaslahatan yang diberikan,” jelasnya.
Ia berharap melalui pemahaman politik berbasis nilai dan gagasan ini, para kader muda IMM dan generasi penerus bangsa dapat melahirkan ideologi serta kebijakan publik yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
”Malah kalau bisa, politik itu menghasilkan gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Lia. (Humanika)
