Surabaya, wartapoint – Gelombang solidaritas dan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terus mengalir. Kali ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah (Komda) III Jawa Timur, Bali, dan NTB, angkat bicara menuntut keadilan.
Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk teror nyata terhadap gerakan masyarakat sipil yang vokal menyuarakan hak asasi manusia (HAM).
Bentuk Pembungkaman Demokrasi
Komisaris Daerah III PMKRI, Olimpius Kurniawan—yang akrab disapa Popin Kurniawan—menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
“Kami mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus. Tindakan ini adalah bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi kebebasan sipil,” tegas Popin dalam keterangan resminya, Sabtu (14/3/2026).
Popin menambahkan bahwa serangan ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menciptakan rasa takut di kalangan aktivis. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, ruang demokrasi di Indonesia akan semakin menyempit.
Mendesak Profesionalitas Aparat
Menanggapi peristiwa tersebut, PMKRI Komda III mengeluarkan tuntutan tegas kepada pihak kepolisian. Berikut adalah poin-poin desakan mereka:
- Pengusutan Tuntas: Meminta aparat penegak hukum tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap dalang di balik aksi teror ini.
- Transparansi Proses: Menuntut penanganan kasus yang profesional dan transparan agar kepercayaan publik terhadap perlindungan hukum tetap terjaga.
- Jaminan Keamanan: Mengingatkan negara akan tanggung jawabnya melindungi warga negara yang berjuang demi keadilan dan demokrasi.
“Negara harus hadir. Kasus ini harus ditangani secara serius agar menjadi pesan kuat bahwa kekerasan terhadap suara kritis tidak memiliki tempat di negeri ini,” tutup Popin.
Harapan Kedepan
Aksi solidaritas dari PMKRI Komda III ini diharapkan menjadi pemantik bagi elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk tetap bersatu melawan segala bentuk intimidasi. Penegakan hukum yang cepat dan tepat menjadi kunci agar iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat dan terlindungi. (Sigit)
