Jakarta, wartapoint — Sebuah negara yang sehat dan hebat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga ditopang oleh pengusaha yang berintegritas, pejabat publik yang bebas dari penjilatan, serta masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Keempat unsur ini memegang peran strategis yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut ditegaskan oleh Dr. Risman Muchtar, M.Si, dalam naskah pemikirannya yang menyoroti pentingnya keseimbangan etika dan kekuasaan di Indonesia.
Menurut Risman, persinggungan antara kekayaan, kekuasaan, dan kontrol sosial sering kali memicu persoalan mendasar jika tidak dilandasi etika dan moral yang kokoh.
”Negara membutuhkan pengusaha yang kuat tanpa membeli kekuasaan, penguasa yang kuat tanpa menjual kebijakan, pejabat yang terhormat tanpa dikelilingi para penjilat, dan masyarakat yang kritis tetapi tetap bertanggung jawab,” ujar Risman.
Pengusaha Kuat Lewat Inovasi, Bukan Akses Kekuasaan
Risman menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dan akumulasi kekayaan bukanlah hal yang dilarang. Dalam pandangan Islam, kekayaan merupakan sarana untuk membangun kesejahteraan dan kemaslahatan publik.
Pengusaha yang ideal adalah mereka yang menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, memicu inovasi, serta mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, ancaman besar muncul ketika kekuatan finansial disalahgunakan untuk membeli pengaruh politik.
Merujuk pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188, Risman mengingatkan agar harta tidak dijadikan alat menyuap atau memengaruhi keputusan hukum dan kebijakan publik.
”Pengusaha harus besar karena produktivitas dan inovasi, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan atau privilese,” tegasnya.
Kekuasaan adalah Amanah yang Haram Diperdagangkan
Di sisi lain, kekuasaan dan kewenangan pemerintah merupakan bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Pemerintah memang membutuhkan otoritas yang efektif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun, kekuasaan tersebut runtuh nilainya jika berubah menjadi barang dagangan bagi pemilik modal atau kelompok kepentingan tertentu.
Prinsip keadilan dan independensi menjadi fondasi utama penguasa. Kebijakan publik yang dihasilkan harus berorientasi penuh pada kepentingan rakyat luas, bukan hasil dari transaksi politik pragmatis.
Pejabat Publik Butuh Penasihat Jujur, Bukan Penjilat
Persoalan lain yang acap kali menggerogoti efektivitas birokrasi adalah maraknya budaya penjilatan. Risman menilai, pejabat publik yang hanya dikelilingi oleh bawahan yang selalu memberi pujian palsu akan kehilangan kepekaan terhadap realitas di lapangan.
”Pemimpin tidak membutuhkan pengikut yang sekadar patuh dan membenarkan setiap tindakan, tetapi penasihat yang jujur dan berani menyampaikan kebenaran,” kata Risman.
Budaya organisasi yang sehat harus menempatkan kebenaran objektif dan data lapangan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran menjadi kunci agar pejabat publik terhindar dari penyalahgunaan jabatan.
Warga Kritis Berbasis Data dan Tanggung Jawab
Elemen keempat yang tak kalah penting adalah peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (social control). Keberadaan masyarakat yang kritis merupakan mekanisme moral untuk memastikan kekuasaan tidak melenceng dari koridor hukum.
Meski demikian, kebebasan mengekspresikan kritik harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, hukum, dan intelektual. Mengutip Surat Al-Hujurat ayat 6, Risman menekankan pentingnya verifikasi (tabayyun) sebelum menyerap atau menyebarkan informasi.
Kritik yang berkualitas bukan berupa fitnah, provokasi, atau kebencian, melainkan sikap berani menguji data, mempertanyakan kebijakan, dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
Menjaga Ekosistem Etika Berbangsa
Untuk mewujudkan negara yang sehat, pilar hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan ekosistem etika yang mencakup empat budaya utama:
- Budaya Produktivitas: Memacu dunia usaha untuk terus berinovasi dan berkontribusi.
- Budaya Integritas: Memastikan pejabat dan penguasa bekerja murni untuk kepentingan umum.
- Budaya Keberanian: Membuka ruang bagi perbedaan pendapat tanpa memusuhinya.
- Budaya Tanggung Jawab Publik: Mendorong masyarakat untuk menyampaikan kritik berbasis fakta.
”Negara yang sehat bukan negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan kewibawaan. Di situlah letak keseimbangan: kekuatan ekonomi tanpa oligarki, kekuasaan tanpa korupsi, jabatan tanpa penjilatan, dan kebebasan masyarakat yang bertanggung jawab,” pungkas Risman.
